DDI dan POLITIK (Bag. 4)
Dibaca: 2 kali
DDI memiliki warga dan simpatisan sekitar 20 Juta jiwa yang tersebar pada Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting kepengurusan di seluruh Indonesia. Dalam hitungan politik, angka 20 juta jiwa itu bukan jumlah sedikit. Jumlah sebesar itu cukup signifikan, dapat menjadi tiket buat Caleg untuk duduk di kursi parlamen. Bahkan, dalam bahasa guyonan santai, H. Azhar Arsyad, SH, Sekjend BP. DDI pernah berseloroh; “20 juta jiwa itu cukup syarat pendirian satu republik”, katanya.
Secara politik, 20 juta jiwa memang sangat berarti, karena dapat menjadi sumber legitimasi politik disegala tingkatan. Apalagi, proses rekruitmen politik dinegeri ini kini serba langsung. Bukan hanya Caleg yang dipilih langsung, namun kini kandidat Presiden, Gubernur, dan kandidat Bupati/Walikota juga dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, jamaah 20 juta jiwa itu tak dapat dianggap remeh. Selalu penting diperhitungkan dan senantiasa diperebutkan oleh para politisi.
Dalam perjalanannya pun, DDI senantiasa diperebutkan para politisi untuk dijadikan sebagai mesin pendulang suara pada saat pemilu. Bahkan, kadangkala diperebutkan pula oleh beberapa kader/eks-santri DDI sendiri yang sedang berkiprah sebagai politisi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kader DDI sama sekali tak asing dengan politik.
Namun yang menarik karena keterlibatan DDI dalam politik berbeda dengan NU atau Muhammadiyah. Tokoh/kader DDI berpolitik tidak merepresentasikan DDI, namun hanya mewakili pribadi yang bersangkutan. Itupun bukan dalam rangka mencari kursi kekuasaan. AGH. Ambo Dalle misalnya yang bernaung dibawah beringin pada era awal Orba bukan untuk kekuasaan, melainkan taktik untuk menyelamatkan pesantren.
Namun, sebagaimana Ormas kebanyakan, tokoh penggeraknya senantiasa menjadi panutan. Bila sang tokoh cenderung memilih partai “A”, para jamaahnya/santrinya pun sebahagian besar tak jauh berbeda—walau kadangkala muncul “sempalan” dalam jumlah kecil. Praktek politik dilevel DDI pun kurang lebih seperti itu keadaannya; sejak era AGH. Ambo Dalle, hingga era politik kontemporer reformasi.
Pemilu presiden 2004 misalnya, TPS disekitar Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru memenangkan pasangan SBY-JK dengan perolehan suara 253. Tingginya perolehan suara JK di TPS sekitar Pesantren DDI Mangkoso tak rumit dimengerti, sebab tokoh DDI Mangkoso memang lebih cenderung memilih JK. "Saya sudah lama kenal Jusuf Kalla," kata KH M. Faried Wadjedy, Ketua DDI Mangkoso saat itu (Majalah Gatra, November, 2004). Ini menunjukkan bahwa, tokoh dilevel DDI (sebagaimana ormas kebanyakan) tetap menjadi patron bagi jamaahnya. Apalagi, KH. Sanusi Baco, Lc yang juga sebagai ketua Majelis Mustasyar DDI Mangkoso telah digandeng oleh pasangan SBY-JK saat itu.
Dukungan KH M. Faried Wadjedy dan KH. Sanusi Baco, Lc—dua tokoh DDI Mangkoso itu adalah dukungan yang bersifat pribadi, bukan kelembagaan DDI Mangkoso. Namun masyarakat—jamaah DDI sekitar Mangkoso pada akhirnya mengikut pada pilihan tokoh-tokoh ini. Sekali lagi, pola relasi patron-klien disini senantiasa mewarnai pergerakan politik komunitas pesantren—tak terkecuali DDI.
Berbeda dengan itu, DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang—DDI Parepare pimpinan Prof. Dr. H. Muiz Kabry menyatakan dukungannya pada pasangan Megawaty-Hasyim Muzadi. "Kami tidak akan mendukung Jusuf Kalla," kata Prof. Dr. H. Muiz Kabry saat itu (Majalah Gatra, November, 2004). Memang KH. Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PB. NU) dengan Prof. Dr. H. Muiz Kabry punya hubungan dekat, sebab Prof. Dr. H Muiz Kabry lama mengenyam pendidikan di Jawa Timur. Spontan, hampir seluruhnya kader DDI Kaballlangan—DDI Parepare mendukung pasangan Megawaty-Hasyim Muzadi. Sekali lagi, patron-klien disini kental mewarnai pergerakan politik komunitas pesantren.
Perbedaan dukungan politik antara DDI Mangkoso dan DDI Kaballangan itu sama sekali tak mengurangi partisipasi politik warga DDI. Karenanya, tak penting diperdebatkan perbedaan itu. Prinsip yang layak dipegang seperti yang pernah diutarakan DR. Mustari Bosra, “beda namun tujuan sama, yakni demi DDI”, katanya. Namun, satu hal yang menarik dalam pergerakan politik DDI bersama tokohnya adalah dinamika politik yang dilalui DDI dapat didefinisikan sebagai kelanjutan sejarah—sebagaimana AGH. Ambo Dalle memilih partai Golkar pada pemilu 1977 lampau. Artinya, berpolitik dalam “mazhab” pengalaman DDI bukan hal baru, melainkan sesuatu yang telah menyejarah dalam perkembangan DDI. (SS-Jib)
0 Komentar :
Isi Komentar :
Pengunjung hari ini : 33 
Total pengunjung : 39936 
Pengunjung Online: 0