Kareba Mandat V
Dibaca: 2 kali
Salah Kaprah...
Begitu kira-kira ungkapan yang pantas diberikan pada demokrasi yang berlangsung khususnya di Kab. Pangkep. Hal ini dapat dilihat dari hasil investigasi peserta dan beberapa pengelola yang turut serta dalam kunjungan ke komunitas Bissu beberapa waktu yang lalu, sedikitnya ada beberapa keluhan yang disampaikan komunitas Bissu berkaitan dengan pengelolaan demokratisasi di tingkat lokal Pangkep. Terlebih perhatian pemerintah terhadap eksistensi Bissu selaku To Panrita, khususnya yang tinggal dan eksis di Kab. Pangkep.
Bissu atau yang biasa disebut sebagai To Panrita, sebetulnya adalah komunitas adat yang sudah selayaknya didengar dan dilakukan setiap petuahnya, mengingat selama ini hanya komunitas adat yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan dunia.
Posisi Bissu (To Panrita) sebagai orang yang mengerti seluk beluk kehidupan, tanpa memandang dari perspektif keuntungan dan aspek duniawi yang lain, justru semakin diabaikan baik oleh To Warani (pemerintah) maupun To Sugi (pengusaha). Hal tersebut terlihat dari setiap kebijakan yang diambil terkait dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat Pangkep, sebagaimana yang diungkap dalam beberapa artikel dan opini yang ada dalam edisi Mandat (5) Lima ini.
Selain itu, edisi ini secara khusus juga mengungkap beberapa pengelolaan sumber daya pesisir khususnya masyarakat Pangkep yang tinggal dipulau. Mengingat Pangkep adalah Kabupaten yang memeiliki 118 pulau, dan 81 diantaranya telah dihuni oleh masyarakat Pangkep.
Distribusi sumber daya yang kurang merata mengakibatkan semakin mirisnya kondisi masyarakat Pangkep yang tinggal di pulau. Sedangkan PAD Kabupaten Pangkep sekian persennya berasal dari komunitas nelayan yang ada di Kab. Pangkep. Satu-satunya harapan masyarakat kepulauan adalah mereka bisa eksis dalam mencari ikan dan kepiting untuk melanjutkan siklus kehidupan mereka, namun semakin kurangnya ikan dan kepiting, yang salah satu penyebabnya karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan sumber daya laut tersebut dari kepunahan, semakin menjadikan kehidupan masyarakat pesisir memilukan.
Tulisan Adi salah satu Peserta Sekolah Demokrasi Pangkep angkatan pertama yang berjudul Mewujudkan Harapan Masyarakat Pulau sangat detil menggambarkan situasi ini. Perlu upaya lebih baik untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat pesisir, mengingat jauhnya akses mereka ke pusat kota untuk mendistribusikan hasil melaut yang mereka dapatkan setiap harinya.
Sudah selayaknya pemerintah memperhatikan pesan-pesan kehidupan yang disampaikan oleh Bissu, dan menjadikan Bissu berada ditempatnya sebagaimana mestinya, yaitu sebagai To Panrita yang memberikan pesan-pesan kehidupan bagi masyarakat disekitarnya. Dimana, To Warani dan To Sugi-pun harus mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi pesannya.
Semua element punya tanggung jawab untuk menyelamatkan Pangkep dari kehancuran. Apa yang bisa kita berikan untuk membangun Pankep menuju pada Pangkep yang lebih baik? Selamat membaca. Salam...
0 Komentar :
Isi Komentar :
Pengunjung hari ini : 33 
Total pengunjung : 39936 
Pengunjung Online: 0