Dialog Publik III
Dibaca: 2 kali
Sekolah Demokrasi Pangkep Angk. II/2011
Dialog Publik, sebagai rangkaian kegiatan Sekolah Demokrasi Pangkep Angkatan II, yang digelar Kamis, 01 Desember 2011, bertempat di gedung BKKBN Pangkep. Mengangkat tema Membincang kebijakan anggaran pro poor butged; Menelaah RAPBD/APBD Kabupaten Pangkep.
Sebagai narasumber penyelenggara menghadirkan Wakil Ketua DPRD Kab. Pangkep, Rizaldi Parumpa dan Hudri Arsyad yaitu ketua Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah, FIK ORNOP Makassar.
Dialog yang berlangsung sekitar Dua jam tersebut dihadiri oleh sekitar 50 peserta, termasuk beberapa stakeholder di Pangkep, diantaranya Ketua Bappeda Kabupaten Pangkep, Sahban Sammana. Dimulai sekitar pukul 10.00 Wita, berakhir pukul 12.30 siang.
Dari beberapa pengantar yang disampaikan Rizaldi, terlihat bahwa Pangkep secara umum masih perlu banyak perbaikan dalam kebijakan anggaran, karena sampai hari ini antara belanja langsung dan tidak langsung saja anggarannya masih 50-50. Sedangkan masih terbagi ke dalam belanja publik, belanja pegawai, dll. Masih sulit menyentuh kebutuhan masy ditingkat bawah, karena dibanding dengan daerah lain Pangkep dengan luas wilayahnya, banyak daerah yang susah dijangku.
Hudri Arsyad dalam pengantarnya banyak memberikan data-data terkait Pangkep. Faktanya Pangkep hari ini masih berada pada urutan yang tidak baik yaitu berkisar antara 21-22, yaitu masuk sebagai daerah tertinggal. Sedangkan bila dibandingkan dengan daerah lain, Pangkep memiliki sumber daya alam yang melimpah, Cuma menurut Hudri perlu formula yang lebih baik agar dapat memberi kontribusi yang baik bagi Pangkep. Salah satu perbandingannya, Hudri memberikan hipotesisnya, bagaimana bila jalan trans Makassar-Pare-pare sudah baik, apakah Pangkep hanya menjadi daerah yang dilewati atau disinggahi. Sedangkan Pangkep potensial untuk menjadi daerah Agro wisata. Tegasnya.
Tidak sedikit peserta dialog yang tidak sependapat bila masyarakat pulau selalu dijadikan kambing hitam dari ketertinggalan Pangkep hari ini. Entah karena lokasinya yang sulit di akses atau SDM masyarakat pulau yang kurang baik. Karena semua kembali ke pemimpin daerahnya, sejauh mana komitmen pemerintah daerah untuk memajukan masyarakat pulau. Karena tidak sedikit guru-guru yang bertugas di pulau tidak menetap di pulau. Bahkan menurut Hasanuddi Kuna, mereka arisan datang, hari ini guru ini yang datang, besok siapa. Begitu seterusnya.
Nursani sendiri menanggapi perihal tenaga kesehatan yang kurang di daerah kepulauan. Sani berharap pemerintah peka terhadap kondisi dan realitas yang dihadapi masyarakat pangkep secara umum, khususnya di kepulauan.
Menanggapi beberapa komentar peserta, Rizaldi mengatakan bahwa untuk menuju kesana, menuju apa yang diharapkan bersama perlu tahapan. Hari ini saja, suntikan dana dari APBN untuk Pangkep, dengan luas wilayah Pangkep yang tidak sebanding dengan daerah lain, sangat tidak memungkinkan/ dalam artian tidak cukup. Makanya perlu ada bantuan lebih dari pusat.
Hudri sendiri cenderung mengingatkan peserta, bahwa semua masalah yang dihadapi Pankep hari ini bukan hanya tugas Pemerintah, bukan hanya tugas SKPD, namun tugas kita semua, termasuk masyarakat sendiri. Sambil menunjukkan data-data yang ada terkait kemiskinan, dan angka harapan hidup masyarakat Pangkep, Hudri mengatakan, harus ada inovasi, harus ada komitmen bersama untuk mengatasinya. Kalau belum ada cara jitu, cari caranya, kalau sudah ada mari kita lakukan dengan baik. Sesungguhnya Pangkep dari dulu sudah memiliki inovasi, salah satunya adalah puskesmas terapung, cuma belum maksimal dalam sosialisasi dan pelaksanaanya.
Diskusipun berakhir tanpa kesimpulan. Ditutup dengan tepuk tangan dari peserta sebagaimana seruan moderator, Basri. Jib
0 Komentar :
Isi Komentar :
Pengunjung hari ini : 33 
Total pengunjung : 39936 
Pengunjung Online: 0