Beranda » Artikel » Mencari Sintesa Dialektika Sejarah Bangsa
Minggu, 21 Agustus 2011 - 12:25:17 WITA

Mencari Sintesa Dialektika Sejarah Bangsa

Posted : Mardin
Dibaca: 2 kali

Oleh: M. Tahir Kasnawi (Pemerhati Sosial Politik)


Alhamdulillah, Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemedekaan RI yang ke-66, 17 Agustus 2011, yang kebetulan bersamaan dengan bulan suci Ramadan 1432 H. Menurut sejarah, ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945, juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ulangan kesamaan peristiwa tersebut akan membawa hikmah bagi bangsa kita, terutama untuk mengeluarkan bangsa dari berbagai masalah kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang silih berganti datang menimpa.


Memang terasa ada paradoks kehidupan bangsa Indonesia dalam usianya yang sudah 66 tahun ini. Dalam negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam ini, masih amat banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam keterbelakangan multi dimensi. Dalam negeri di mana semua kekayaan bumi yang diturunkan tuhan ke alam, semuanya dapat ditemukan disini, masih puluhan juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan yang buruk. Kondisi ini diperparah oleh berbagai konflik-konflik sosial serta suasana ketidaktenteraman dalam kehidupan sehari-hari. Tidak salah bila Mantan Presiden Habibie mengatakan, “Indonesia adalah negeri yang kaya raya, namun penduduknya miskin. Atau seperti yang dikemukakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, bahwa orang Indonesia tidak layak hidup miskin, dengan melihat kekayaan tanah airnya.


Namun kenyataannya masih banyak mengecewakan. Hingga sangat banyak tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang yang mengungkapkan rasa prihatin dan kekecewaannya atas nasib kehidupan bangsa dewasa ini. Apa yang salah?


Pertanyaan ini rasanya selalu menggelitik kita setiap memperingati hari proklamasi kemerdekaan seperti sekarang ini. Ya, apa yang salah dalam kehidupan bangsa yang seperti ini. Mungkin salah satu jawaban yang bisa didiskusikan ialah, bahwa bangsa dan negara kita selama ini selalu mengalami “salah urus” atau “mismanagement.”  


Kita bisa saja mengembalikannya kepada takdir Tuhan, atau bahkan menyalahkan rakyat itu sendiri, tetapi kesemuanya menurut hemat kami bermuara ke masalah management bangsa, dan lebih spesifik lagi, masalah kepemimpinan nasional. Sebab inti managemen adalah  masalah kepemimpinan (leadership). Selama hampir tujuh dasawarsa kemerdekaan, rasanya bangsa dan negara yang kaya raya ini belum pernah dikelola atau diurus secara amanah dan efektif. Buktinya, era demi era pemerintahan berganti secara tidak sehat, melainkan melalui gerakan penumbangan langsung oleh rakyat. Orde Lama (Orla) ditumbangkan Orde Baru dengan gerakan Angkatan 66, selanjutnya Orba ditumbangkan Orde Reformasi melalui gerakan mahasiswa 98. Orde Reformasi entah kapan dan oleh siapa lagi akan ditumbangkan.

Dialektika tanpa Sintesa Sejarah

Pergantian resim pemerintahan dari yang satu kepada yang berikutnya merupakan hal yang sangat lumrah dan alamiah dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Persoalannya ialah ketika pergantian tersebut berlangsung tidak normal, bahkan dalam suasana konfrontatif yang dibarengi berbagai bentuk kekerasan, seperti yang disinggung di atas. Proses ini kemudian akan berkembang dan menghadirkan kondisi kehidupan bangsa dengan kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak kepada peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, karena pada tubuh kepemimpinan nasional, dan dalam beberapa hal juga merembet ke kepemimpinan daerah, secara gradual akan berkembang semangat penumpukan kekuasaan hegemonik. Yang terjadi adalah semangat pembangunan dan konsolidasi politik kekuasaan (machtvorming dan macht anwending).


Dalam literatur Sosiologi Pembangunan dikenal adanya teori yang menjelaskan berlangsungnya perubahan sosial (melalui pembangunan) dengan proses yang dialektis. Yakni bahwa perubahan sosial yang produktif dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah perubahan berdasarkan hasil penyesuaian (sintesa) antara kondisi-kondisi ataupun orientasi kebijakan yang berbeda, bahkan bertentangan. Secara popular, proses ini dikenal dengan perubahan sosial melalui proses “Thesa – Anti Thesa, dan  Synthesa”.


Pasca kemerdekaan RI, terutama sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yakni diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, Indonesia berada dalam sistem pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Sukarno. Orientasi kehidupan bangsa lebih difokuskan pada nation and character building. Orientasi ini mengutamakan pada kebijakan pemerintahan untuk membangun bangsa yang memiliki “kebanggaan nasional” tinggi di tengah-tengah masyarakat dunia. Dan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Bung Karno yang sangat piawai berpidato waktu itu, memang berhasil membawa Indonesia kepanggung dunia dengan berbagai bentuk kepeloporan internasional, seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Ganefo, dan sebagainya. Nama Bung Karno harum di mana-mana, terutama di kalangan negara-negara sosialis. Dan rakyat Indonesia, ikut merasa bangga sebagai Bangsa Indonesia waktu itu, meskipun dalam kondisi kehidupan  yang masih miskin-miskin, terutama dalam hal tingkat penghasilan dan pendidikan.  Lama kelamaan orientasi kehidupan bangsa mengarah ke situasi yang makin menyengsarakan sebagian besar rakyat, dan di lain pihak sistem pemerintahan makin bernuansa kultus individu terhadap Bung Karno, serta makin jauh dari semangat demokrasi sesuai amanah Pancasila dan UUD 45. Dalam kondisi ini dapat dikatakan sistem pemerintahan Orde Lama telah menjelma menjadi sebuah Thesa yang mencengkeram kehidupan bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang relatif lama.


Maka muncul berbagai gerakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat di bawah koordinasi tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan orientasi kepemimpinan Bung Karno. Terutama tokoh-tokoh yang berseberangan dengan ideologi sosialis komunis yang waktu itu terasa begitu berpengaruh terhadap garis kebijakan pemerintah serta pemikiran-pemikian Bung Karno sendiri. Apa yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh “opposan” tersebut merupakan Anti-Thesa terhadap Thesa yang terbangun dalam Orde Lama. Dan titik baliknya terjadi ketika meletus peristiwa Gerakan 30 September (Gestapu) yang dipelopori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kekuasaan pemerintahan yang dibangun Bung Karno sekian lama dengan Thesa kebijakan sosial ekonominya., akhirnya ditumbangkan oleh Gerakan massal Angkatan 66, yang kemudian melahirkan Resim Pemerintahan Baru yang menamakan diri Orde Baru. Secara sistematik dalam awal-awal kekuasaan resim baru tersebut., terjadi gerakan pembersihan terhadap sisa-sisa pengaruh orde lama. Semboyan yang ditonjolkan waktu itu ialah bahwa Orde Baru melakukan “koreksi total” terhadap Orde Lama, baik struktur maupun kebijakan-kebijakannya. Bung Karno sendiri, setelah itu, kemudian diisolasi dari masyarakat umum, dan akhirnya wafat bulan Juni 1970 dalam status sebagai “Tahanan Rumah”.


Di sini kita dapat mengatakan, bahwa kehadiran orde Baru menumbangkan Orde Lama dapat dilihat sebagai kehadiran sebuah Anti Thesa untuk menghapuskan sebuah Thesa, tanpa memunculkan Sintesa. Sehungga selama Orrde Baru semua unsur-unsur yang dianggap “berbau” orde lama, disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan Negara. Sistem dan kebijakan pemerintahan Negara dimulai kembali ditata “dari awal”, dengan orientasi yang tentu saja juga berbalik 180 derajat.
 
sumber : fajar.co.id

0 Komentar :



Isi Komentar :
Nama
Website
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)