DIALOG DENGAN BUPATI KABUPATEN PANGKEP
Dibaca: 2 kali
Setelah beberapa hari sebelumnya Peserta Sekolah Demokrasi Pangkep Angkatan Kedua berdialog dengan pemerintah Desa Mattiro Kanja, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kab. Pangkep. Rabu, 27 Juli 2011, Peserta kembali berdialog dengan Pemerintah Daerah Kab. Pangkep.
Diterima langsung oleh Bupati Kab. Pangkep, Syamsuddin Hamid, Wakil Bupati Kab. Pangkep, Abd. Rahman Assegaf dan juga Sekda Kab. Pangkep Anwar Recca. Selain itu, hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, Muhammad Ridwan dan juga Dahmadi dari Dinas Pertambangan.
Dialog dilaksanakan di ruang pertemuan Wakil Bupati. Berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam dan menghasilkan banyak rekomendasi, khususnya dari berbagai temuan dan gagasan yang disampaikan peserta Sekolah Demokrasi Pangkep.
Peserta Sekolah Demokrasi yang sebelumnya dihubungi mendadak oleh penyelenggara, (mengingat kepastian yang diberikan oleh Pemda terkait waktu dialog yang juga mendadak) tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Berbagai hal terkait permasalahan riel di Pangkep, dari mulai masalah kinerja pemerintah, pengelolaan sumber daya alam, PTT, pendidikan masyarakat pulau, pertanin dan perkebunan, transportasi, kesehatan, bantuan sosial bagi para korban bencana senggerang, CSR, dan juga barbagai bantuan yang bermasalah khususnya yang diperuntukkan bagi masyarakat kepulauan, menjadi tema hangat dalam diskusi tersebut.
Menanggapi berbagai pertanyaan dari peserta Bupati mengatakan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dengan kondisi Pangkep hari ini. Cuma, khusus mengenai bantuan, Pemda tidak memanjakan masyarakatnya, kalau sudah diberi mesin, masyarakat tidak lagi diberikan perahu. Biarkan masyarakat berfikir dan bekerja untuk melengkapinya.
Soal kinerja pemerintah, khususnya ditingkat kecamatan dan desa di pulau-pulau, pihaknya akan memanggil mereka yang malas. Karena Kepala Camat di pulau-pulau khususnya, memiliki peran ganda, selain sebagai pemerintah setempat dia juga sebagai “corong” SKPD-SKPD yang ada. Disitulah menurut Bupati letak masalahnya, apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari camat, tentu timbul ketidak puasan.
Bupati juga menambahkan, sesungguhnya sudah banyak bantuan yang dikucurkan di tingkat desa, bahkan mencapai angka 150 juta setiap desa. Beliau juga meminta pada peserta sekolah demokrasi yang melihat desanya tidak baik, atau pengelolaan bantuannya yang tidak transparan, untuk mengawasi dan melaporkannya.
Berkaitan dengan tambang marmer, Bupati mengatakan bahwa untuk izin yang baru ini kita beri mereka (perusahaan tambang) masa percobaan Dua tahun, setelah itu kita evaluasi, berikut produksi marmer yang boleh di ekspor tidak boleh melebihi dari 30%. Kalau memang bagus silahkan lanjut, kalau tidak kami akan hentikan. Senada dengan Bupati, Wakil Bupati juga mengatakan bahwa, ada beberapa hal yang memang telah menjadi program pemerintah. Berkaitan dengan masukan-masukan peserta, pemerintah akan berusaha menindaklanjutinya. Beliau juga menyempatkan diri menyampaikan rasa terima kasihnya atas adanya Sekolah Demokrasi Pangkep, “tidak sulit untuk mencari calon legislatif nanti, karena sudah banyak dari alumni Sekolah Demokrasi” imbuhnya. Jib
0 Komentar :
Isi Komentar :
Pengunjung hari ini : 33 
Total pengunjung : 39936 
Pengunjung Online: 0