• Berita
• Wacana Demokrasi Pangkep
• News Letter
• Artikel
• Tulisan

• Agama dan Budaya
• Advokasi dan Pendidikan Rakyat

• In Class
• Out Class

Fatih, dengan senyum yang merekah dan langkah yang seolah tidak ada beban berlari kecil,  sekali-kali dia melirik  pakaian seragam dan sepatu baru yang jadi kebanggaan dan  akan dipamerkan pada teman- temannya. Itulah suasana hari pertama sekolah sosok anak pulau yang mungkin juga dirasakan anak-anak sebayanya di seluruh pelosok bangsa ini. Pendidikan merupakan hak dasar oleh setiap anak seperti  fatih, seperti yang dijamin oleh pemerintah baik sarana maupun mutu pendidikan. Dan itu digambarkan dalam UUD 1945 yang mengamanahkan pelaksanaan pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraanmanusia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia, dan perdamaian abadi.

Berkaitan hal tersebut, pembangunan pendidikan menjadi bagian pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendidikan mengemban amanah yang besar dan fundamental yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang diharapkan dapat memainkan peran sentral sebagai subjek pembangunan nasional. Indikator SDM yang harus dipersiapkan adalah sumberdaya manusia yang memiliki kualitas, kompetensi, keterampilan, daya saing baik pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dan kemampuan berkolaborasi/bekerjasama berbagai pihak untuk saling memanfaatkan demi kepentingan bersama. Hal  tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri bagi segenap upaya pembangunan pendidikan.

Salah satu isu krusial pembangunan pendidikan Kabupaten Pangkep, khususnya di wilayah kepulauan adalah penguasaan pengetahuan yang saat ini masih rendah, yang diindikasikan rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang tercermin dalam rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam beberapa tahun terakhir, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya dalam bidang pendidikan cukup memprihatinkan.
Dengan demikian, masalah pokok bidang pendidikan terletak pada akses masyarakat dalam mendapat layanan pendidikan dasar, khususnya dalam menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. Ini terkait dengan biaya yang harus ditanggung terutama dalam pengadaan buku dan biaya lainnya. Selain itu, mutu pendidikan jika dilihat dari standar isi dan proses pembelajaran, kompetensi luaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian, belum sepenuhnya terpantau dan terjamin dengan baik.

Khusus di wilayah kepulauan, sektor pendidikan  menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah dengan melihat kondisi geografis yang  berbeda dengan kondisi daratan yang memerlukan penanganan  dan strategi tersendiri. Ada ungkapan yang pernah dipopulerkan mantan Bupati Pangkep H. Gaffar Patappe, “Memanusiakan Pulau “. Apakah ungkapan ini merupakan sindiran atau ungkapan motivasi untuk anak pulau karena kita tahu masyarakat kepulauan masih “sangat terbelakang” dari berbagai sektor, utamanya sektor pendidikan, kesempatan kerja, peluang usaha, dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum bisa dimanfaatkan secara keseluruhan masyarakat kepulauan. Salah saktu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah pendidikan.
Oleh karena itu pemerintah daerah dengan kondisi yang dirasakan masyarakat sekarang ini sebaiknya mempunyai strategi yang bisa mengangkat dan menjadikan sektor pendidikan di wilayah kepulauan setara dan mampu bersaing dengan wilayah daratan yang ada di kabupaten Pangkep.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah antara lain. Pertama, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan amanah. Ada indikasi bahwa masih ada para pelaku pendidik  atau aktor yang terlibat di dalam lingkup pendidikan di wilayah kepulauan setengah hati untuk melakukan pengabdian. Indikasi itu dapat dilihat dengan rendahnya kehadiran di tempat tugas dengan berbagai alasan, seperti faktor keluarga, suami atau istri dan anak  tinggal di daratan sehingga konsentrasi untuk melakukan tugasnya terkendala dengan faktor tersebut. Kemudian susahnya kapal penyeberangan yang sangat tergantung dengan iklim sehingga guru yang mendapat tugas di daratan berminggu dan malahan berbulan-bulan tidak kembali ke tempat tugasnya dengan alasan cuaca. Dan masih banyak alasan lain sehingga proses pembelajaran tersebut terhambat.

Dari kenyataan tersebut, strategi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah daerah adalah pada  saat pengangkatan CPNS khusus wilayah kepulauan tidak cukup hanya  berpatokan pada putra daerah atau putra asli pulau sebagai syarat untuk diprioritaskan diangkat sebagai tenaga Pengajar, perawat/bidan dan staf pemerintahan lainnya. Akan tetapi faktor Sumber daya manusianya yang dikedepankan dan ada kontrak perjanjian khusus untuk tidak meninggalkan tempat dia mengabdi dan pemberian sanksi yang tegas apabila komitmen itu dilanggar. Dari permasalahan itu, fungsi pengawasan yang terabaikan, laporan bulanan guru dan staf sekolah tidak ada cacat, kehadiran mereka  seratus persen, tidak ada sakit apalagi alpa akan tetapi kenyataan di lapangan dari laporan masyarakat beberapa  oknum guru sudah sekian bulan tidak mengajar. Ada anekdot dari mereka, “ Gimana kalau dana sertifikasi sudah diterima apa yang bagus dibeli? Spontan mereka menjawab bagusnya cari merek mobi keluaran baru.” Pertanyaannya di pulau tidak bisa pakai mobil. Jangankan mobil, kendaraan motor sekali tancap gas sudah sampai ditujuan. Ini diindikasikan bahwa mereka lebih enak tinggal dan beraktifitas di darat sehingga masuk akal dalam fikiran mereka untuk lebih memanjakan dirinya dengan materi seperti itu daripada ke pulau dengan fasilitas serba kekurangan.

Kedua, menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara proporsional. Pemerintah pusat dan daerah sudah sangat cukup dan perlu diacungi jempol terhadap perhatian dan keseriusan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di negara ini. Dana pendidikan 20%  dari APBN dalam bentuk penggunaan dana BOS diserahkan langsung ke daerah. Sarana fisik yang sudah memenuhi standar gedung-gedung sekolah di pulau yang tidak lagi menggunakan dinding/atap rumbia akan tetapi sudah menggunakan gedung permanen yang tidak kalah dengan sarana dan prasarana yang ada di daratan. Pembangunan SMA di setiap kecamatan dan pembangunan SMP satu atap sehingga masyarakat melihat ada keseriusan pemerintah untuk melakukan strategi peningkatan pendidikan di wilayah kepulauan. Akan tetapi metode pembelajaran secara profesional belum bisa dilihat dan justru menjadi suatu permasalah tersendiri karena  pemerintah daerah barang kali kurang memperhatikan, di sisi lain yang mungkin saja apabila faktor tersebut diabaikan, justru niat baik malahan menjadi kesalahan yang bisa menggagalkan niat tulus pemda untuk memanusiakan Pulau.

Metode pembelajaran yang profesional tidak akan bisa terwujud apabila Sumber Daya Manusia sang pengajar tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada muridnya. Apa mungkin bisa guru Agama juga mengajar bidang studi bahasa Inggris atau penjaga sekolah yang tamatan paket  C juga ikut mengajar karena kekurangan tenaga guru? Hal ini perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk memperhatikan apa sudah ada standar kelayakan untuk mendirikan sekolah baru apakah itu SMA atau SMP satu atap dengan mengacuh standar jumlah siswa, tenaga pengajar yang harus disesuaikan dengan skill dan latar belakang ijazah dan izin mengajar kemudian sarana penunjang seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat-alat lainnya terutama di Sekolah Menengah Atas sehingga apa yang diharapkan tenaga pengajar yang propesional  sesuai dengan skillnya,  akan mampu mencetak siswa yang unggul dan berkualitas.

Ketiga, menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Wilayah kepulauan  dilihat dari sudut  geografis, budaya, dan cara berpikir  sangat berbeda dengan wilayah daratan yang ada di kabupaten Pangkep. Wilayah kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau yang saling berjauhan menjadi permasalahan tersendiri. Tidak terkonsentrasinya penduduk dengan jumlah lulusan yang berbeda-beda di setiap pulau serta keinginan untuk melanjutkan pendidikan akan berpengaruh pada jumlah perekrutan  siswa  di tingkat lanjutan sehingga masih ada sekolah yang standar jumlah siswanya masih sangat rendah terutama Sekolah Menengah Atas. Kemudian masih ada pola pikir sebagian masyarakat kepulauan yang menganggap bahwa pendidikan bukan prioritas utama akan tetapi bagaimana seorang anak terutama laki-laki mampu menafkahi dirinya dan orang tua dengan bekerja sebagai nelayan sehingga sebagian besar anak yang melanjutkan pendidikan adalah anak juragan, anak guru atau tokoh masyarakat yang sudah

• About

• Komunitas Demokrasi (KID)
• Kompas
• Seputar Sulawesi
• Fajar
• Tribun Timur
• Google
• Facebook
• Pare Pos