POLITISI KARBIT
Dibaca: 2 kali
Oleh: Aco M. Paranrang S.Pd Peserta Sekolah Demokrasi Pangkep (SDP) II
Sungguh ironis, ketika bangsa ini ingin menata dirinya dalam praktek demokrasi yang ideal, tetapi perangkat dan mekanisme demokrasi tidak digarap dengan baik, hanya sekadar prosedural sehingga sumber daya yang dihasilkan kemudian adalah munculnya budaya politisi karbitan, politisi bunglon atau politisi kutu loncat. Mereka tampil dengan berbagai kekurangan dan kepura-puraan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah aktor yang merusak sistem demokrasi di Indonesia. Mereka bermain dengan program-program manis yang mereka janjikan pada saat kampanye. Rakyat pun dieksploitasi dengan berbagai janji manis yang tak kunjung terbukti. Celakanya, rakyat yang menjadi konstituen para politisi karbitan dididik dengan budaya uang atau money politic. Karena sudah terbiasa dididik dalam budaya seperti itu sehingga setiap momen pemilihan, entah itu pemilukada, pilpres atau apa pun namanya, rakyat hanya “menghargai’’ partai, calon anggota dewan, calon walikota, calon gubernur sampai calon presiden yang bisa menggelontorkan dananya.
Harus disadari sekarang bahwa itulah kekhawatiran Plato dengan sistem demokrasi bahwa dengan demokrasi dapat mendegenerasi dan mendegradasi sebuah aturan dan politisi yang terlibat di dalam sistem itu. Kenyataan dalam kondisi sekarang, program-program pro rakyat justru dijadikan alat untuk dipolitisasi dengan berbagai topeng kepura-puraan. Para anggota DPR yang terhormat seolah menari dengan kebijakan yang mereka buat sendiri tanpa melihat penderitaan rakyat yang mereka wakili. Contoh kongkrit, rencana pembangunan gedung DPR yang megah sedangkan rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni semakin menjamur. Mental yang karbitan semakin terlihat dengan budaya porno di dalam gedung DPR walaupun sang wakil rakyat dengan jumawah dan sikap kesatria mau melepaskan predikat yang terhormat di DPR. Semoga banyak yang mau sadar diri mundur dengan sikap satria seperti pak Arikunto yang terhormat. Dalam kondisi seperti ini, timbul pertanyaan apakah sistem demokrasi di negara yang konon katanya, negara yang paling berhasil dalam demokrasi di luar dedengkotnya demokrasi, Amerika Serikat, berhasil atau malahan menjadi negara demokrasi karbit?
Kita perlu salut dengan Plato yang mendukung gagasan kebebasan individu, kebebasan berpendapat, kebebasan dalam konteks hak asasi manusia. Akan tetapi kita seharusnya menyadari pula bahwa apa yang dikonsepkan Plato bahwa sebaiknya kekuasaan ini diserahkan kepada politisi yang memiliki kualitas moral yang teruji, politisi yang punya pengetahuan yang mumpuni untuk mengatur rakyatnya, politisi yang takut akan Tuhan, yang takut dan malu akan dosa kepura-puraan, takut dan malu apabila masih ada rakyatnya atau konstituennya yang tidak bisa tidur karena kelaparan, takut dan malu kalau masih ada gayus-gayus yang berkeliaran di sekitar mereka.
Karena demokrasi tidak digarap dengan baik alias masih berkutat pada demokrasi prosedural sehingga yang lahir dari sistem itu adalah para politisi karbitan. Munculnya politisi karbitan yang menghiasi panggung politik negara ini karena berbagai faktor, antara lain adalah terjadinya kemacetan sistem keterwakilan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Undang-undang kepartaian kita sangat memudahkan sekelompok orang untuk mendirikan partai politik. Partai yang dipaksakan dibentuk dijadikan sebagai kendaraan untuk untuk memuaskan nafsu kekuasaan mereka. Calon politisi mereka sekadar muncul di depan publik dengan polesan kepura-puraan, walaupun mereka sadari kemampuan mereka baik dari mental yang kurang baik maupun kapasitas keilmuan yang pas-pasan. Dalam kondisi demikian, bagaimana mungkin mereka bertanggungjawab terhadap segala bentuk aspirasi konstituen mereka? Mereka malah semakin terlena dengan kursi empuk tanpa mereka sadari bahwa mereka mewakili rakyat dan memperjuangkan semua janji yang mereka gembar-gemborkan pada saat kampanye.
Munculnya politisi karbitan juga merupakan buah dari tidak produktifnya partai politik. Mayoritas partai hanya duduk manis dan berkoalisi untuk menciptakan kebijakan yang jauh dari keinginan masyarakat. Hanya kepentingan dan kelanggengan kekuasaan para aktor-aktornya yang diurus. Padahal sejatinya, setiap parpol harus mampu menciptakan suasana yang produktif. Mereka harus mampu menampung aspirasi masyarakat kemudian bersinergi dengan pemerintah untuk bersama-sama merumuskan segala bentuk kebijakan yang pro rakyat. Selain itu, tugas parpol adalah menciptakan kader-kader partai yang handal, dalam berbagai bentuk keilmuan, kemampuan mereka menciptakan terobosan-terobosan dan ide-ide yang akan memperlihatkan kepada publik bahwa mereka adalah politisi yang baik bukan politisi karbitan yang dibentuk dengan karakter serba instan. Tetapi kader-kader politik yang handal, tentunya hanya bisa lahir dari sistem kaderisasi yang baik bukan hanya menyambut momen-momen pemilihan.
Parpol tidak melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat merupakan dampak langsung dari tidak tergarapnya demokrasi dengan baik sehingga melahirkan para politisi karbitan. Partai politik punya tugas yang berat yaitu melahirkan kader yang baik. Tetapi itu hanya bisa dicapai melalui proses pendidikan politik yang digarap dengan baik. Mungkin bisa dimulai dari rekrutmen kader yang betul-betul memiliki kriteria sebagai politisi. Dengan kata lain, kader politik yang direkrut bukan dari pinggir jalan dengan alasan mereka punya uang untuk membiayai kampanye partai. Sayangnya, hampir semua partai politik di Indonesia tidak menggarap sistem kaderisasi yang baik sehingga mana mungkin parpol-parpol diharapkan melakukan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.
Politisi karbitan juga muncul sebagai buah dari ketidakseriusan partai menggarap program kerja. Partai-partai hanya melakukan “kerja musiman”. Para fungsionaris partai akan turun ke masyarakat jika menjelang pemilihan. Mereka menawarkan janji-janji politik yang sangat brilian tetapi sayangnya program-program yang sangat brilian yang ditawarkan saat kampanye tak pernah terbukti. Janji tinggal janji. Dan ketika bekas konstituen mengadukan problem-problem sosialnya, tak satu pun para fungsionaris partai yang pernah umbar janji kepada mereka memberikan pelayanan secara maksimal.
0 Komentar :
Isi Komentar :
Pengunjung hari ini : 33 
Total pengunjung : 39936 
Pengunjung Online: 0