Pengamputasian Budaya Lokal dalam Penanganan Bencana
Dibaca: 2 kali
Oleh: F. Daus AR (Komite Komunitas Demokrasi Pangkep)
Pertanyaan mendasar yang selalu muncul ketika terjadi bencana akibat gejala alam seperti banjir bandang, longsor dan lain sebagainya ialah mengapa masyarakat pedesaan yang harus menjadi tumbal dari kecamuk alam apabila benar kalau musibah itu murni bencana alam. Karena bukankah jika memakai asumsi yang demikian maka berarti menisbahkan sesuatu yang terjadi pada kekuasaan Tuhan yang Maha Berkehendak. Lalu mengapa masyarakat pedesaan terpencil yang selalu menjadi pelengkap derita dari sebuah bencana? Bukankah mereka jauh dari dosa sebagaimana yang terjadi di daerah perkotaan?.
Perspektif di atas menunjukkan sikap pasif dalam melihat suatu bencana yang selalu beranggapan kalau musibah yang terjadi merupakan takdir dari Tuhan. Kemiskinan perspektif seperti ini meloloskan asumsi kalau campur tangan manusia terhadap perubahan bentang alam bukanlah salah satu faktor. Akibatnya masyarakat yang telah menjadi korban cukup dilihat sebagai bentuk percontohan ujian dari Tuhan.
Secara sosiologis perpindahan masyarakat untuk membangun suatu pemukiman hingga ke pelosok terpencil seperti tinggal di kaki gunung tentunya di picu oleh banyak situasi, di antaranya faktor manusia yang tak cukup punya kuasa untuk tinggal di daerah perkotaan atau daerah pemukiman yang lebih terjangkau jalur transportasi. Sehingga secara alamiah manusia bergerak mencari tempat di mana ia bisa tinggal menyambung hidup. Singkatnya, persoalan untuk tinggal di daerah terpencil atau tidak adalah masalah ekonomi dan politik.
Selanjutnya masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman tersebut mulai menata tata aturan dalam menjaga hubungan dengan alam sekitar. Tak jarang dari interaksi ini lahir berupa kerangka acuan (local wisdom) sehingga dapat kita saksikan kelahiran hukum-hukum (adat) yang menyakralkan hutan atau tempat-tempat tertentu untuk tidak melakukan aktifitas keduniaan yang berlebih. Dari realitas ini dapat kita telaah kalau pada dasarnya komunitas-komunitas masyarakat telah membuktikan sebentuk regulasi berdasarkan kapasitas pengetahuan yang telah dikembangkan berdasar pada interaksi terhadap alam sekitar di mana ia tinggal. Hal itu jelas sebagai penyeimbang dari sikap kerakusan manusia yag selalu menginginkan kelebihan pelengkap dunia.
Tapi lambat laun, jaringan pandangan dunia hedonistik melalui tatanan globalisasi yang hendak menciptakan pseudo kenikmatan hidup di dunia merancang strategi penghancuran regulasi-regulasi lokal yang telah dirancang komunitas-komunitas masyarakat. Menurut Milton Friedman, salah seorang teoritis peletak dasar neoliberalisme, menyodorkan saran berwatak kolonial yang menganjurkan jalan suatu perubahan dengan menciptakan suatu krisis dalam makna yang seluasnya. Terjadinya bencana alam atau bencana yang lain adalah di angggap sebagai suatu kebetulan yang menguntungkan, namun bila bencana tidak terjadi, maka diwajibkan untuk membuat skenarionya. Karena dengan jalan seperti itulah suatu tatanan baru dapat diciptakan. Dalam makna yang lain dapat disebutkan kalau terjadinya suatu bencana alam atau bencana ekologis yang sejauh ini sudah sangat sulit untuk dibedakan adalah suatu keuntungan bagi segolongan orang tertentu yang berpandangan positivis melihat alam.
Kasus-kasus bencana yang telah terjadi selama ini jika ditelaah lebih jauh maka dapat kita saksikan kelompok-kelompok tertentu yang bergerak untuk mengambil keuntungan. Lihat misalnya kasus lumpur lapindo di Sidoarjo yang mengakibatkan volume pengungsi yang sangat luar biasa. Masyarakat tak memiliki pilihan kecuali meninggalkan tanahnya. Dari sinilah babak baru penguasaan terjadi di mana korporat-korporat perusahaan berusaha mengambil alih area tanah yang sudah ditimpah bencana. Kasus ini tentulah sebagian kecil dari beberapa kasus bencana yang telah terjadi.
Membaca ulang UUPB
Hal yang paling mendasar jika telah terjadi suatu bencana besar ialah hak masyarakat terhadap tanahnya seperti yang sudah disinggung di atas. Pada wilayah inilah rentan terjadi “bencana” konflik antar warga, pemerintah dan pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Secara garis besar, Undang-undang Penanganan Bencana (UUPB) Nomor 24 Tahun 2007 ini hanya menjelaskan secara detail bentuk tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penanggulangan bencana, di mana salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan undang-undang ini ialah mensyaratkan terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana disebutkan pada pasal 10 dan pasal 18.
Namun dibalik dari niat tulus tersebut, ternyata melahirkan benih-benih konflik dari para elit dalam melahirkan tarik-menarik kepentingan dalam menempati posisi tersebut sehingga yang terbentuk malah sibuk membuat tentang pembagian kerja birokratis daripada menyusun suatu grand design penanganan terjadinya bencana atau mengurangi dampak bencana. Sejurus dengan namanya tanggap darurat terhadap bencana memang begitu cepat berada di lokasi jika telah terjadi bencana. Tapi apakah hal tersebut yang harus selalu dilakukan. Mengapa tidak beralih menjadi tanggap darurat terhadap pencegahan bencana. Sehingga dapat mengurangi resiko bagi masyarakat apalagi bencana yang sampai menelan korban nyawa.
Bentuk regulasi pemerintah lainnya yang berbicara penanggulangan bencana dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008. Selain kerangka analisis resiko bencana yang ditetapkan BNPB yang hanya melibatkan dinas terkait yang selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam penganalisaan dampak lingkungan, penataan ruang sampai pada tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, juga belum memasukkan atau tidak menjadikan faktor perubahan cuaca akibat pemanasan global dan menapikan realitas kemiskinan masyarakat sebagai salah satu bahan yang harus dikaji. Jadi kerangka PP ini sama saja turunan pahaman pasif dalam melihat suatu bencana.
Ada banyak dominasi implementasi penanggulangan bencana yang hendak ditangani semua oleh pemerintah yang seharusnya mengikutsertakan masyarakat itu sendiri sebagai subyek yang tentu lebih paham situasi bencana.
Cerminan yang kembali menimbulkan bias dalam pasal-pasal PP Nomor 21 tahun 2008 ini dapat dilihat pada pasal 59 (1) bagian (e) yang sebatas menyebutkan (1) lembaga dan organisasi kemasyrakatan, (2) dunia usaha, dan (3) masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam proses rekonstruksi. Dari unsur-unsur yang disebutkan sungguhlah tidak jelas siapa yang dimaksudkan dengan pihak pertama dan pihak ketiga. Lagipula lembaga dan organisasi kemasyarakatan bisa berarti siapa pun termasuk partai politik, pengusaha dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan kalau pelibatan masyarakat dalam arti luas di luar penyebutan kelompok-kelompok masyarakat tertentu masih belum jelas atau setengah hati. (Puthut EA, Nurhady Sirimorok: 2010).
Percaya pada Kekuatan Rakyat
Sejarah benak (ingatan kolektif) komunitas masyarakat dalam suatu perkampungan (desa) pasti telah memiliki perangkat komunikasi dalam mendeteksi, kesiapsiagaan hingga pada proses rekonstruksi pasca bencana yang telah terwariskan secara turun temurun. Hal ini jelas telah menjadi senjata ampuh bagi masyarakat sejak dahulu kala untuk mengurangi dampak bencana yang bakal terjadi maupun yang sudah terjadi.
Sampai sekarang masih bisa kita jumpai tetua kampung, tetua adat, atau orang-orang yang dianggap mampu membaca tanda-tanda bila bencana akan datang. Fungsi para panrita ini akan lebih efektif dalam menyambungkan komunikasi tanggap bencana terhadap masyarakat setempat. Pada dasarnya media komunikasi yang dilakukan ialah dengan melihat perubahan cuaca atau prilaku binatang yang bertingkah tidak pada biasanya. Tapi berdasarkan informasi langsung yang penulis lakukan kepada salah satu panrita menyebutkan kalau pembacaan situasi seperti yang selama ini dilakukan mengalami kendala-kendala pembacaan, utamanya pada perubahan cuaca yang memang tidak menentu. Sebenarnya yang hendak dikatakan kalau perubahan yang terjadi akibat pemanasan global akibat peningkatan konsentrasi efek Gas Rumah Kaca (GRK) yang menganggu kestabilan panas matahari pada permukaan bumi (atmosfer).
Konsentrasi penanganan bencana sejak dini seharusnya difokuskan pada wilayah ini (climate change), selain faktor kemiskinan yang melahirkan konstruksi demargogi masyarakat. Karena kedua faktor inilah yang menjadi kata kunci dari segala kerentanan yang mengakibatkan lemahnya pertahanan masyarakat miskin akan bahaya bencana yang membayangi.
Sejauh ini jika kita mengambil sejumlah sampel sejarah bencana pada suatu daerah, maka akan ditemukan fakta-fakta seperti kerusakan ekologis dan adanya komunitas masyarakat miskin. Maka sudah seyogianyalah agenda ke depan untuk rencana tindak lanjut memfokuskan pada kedua fokus ini.
0 Komentar :
Isi Komentar :
Pengunjung hari ini : 33 
Total pengunjung : 39936 
Pengunjung Online: 0