Mengenal Demokrasi Kontekstual: Dari Prosedural Ke Subtansial
Dibaca: 2 kali
Sabtu, tepat pukul 09. 00 pagi di Rumah Makan Sinar 88 Pangkep, peserta Sekolah Demokrasi Pangkep Angkatan Ke-2 mulai berdatangan satu-persatu untuk mengikuti in class perdana. In class hanya dilaksanakan dua kali seminggu, yaitu Sabtu dan Minggu dan itu berjalan selama satu tahun. Para fasilitator, narasumber, dan penyelenggara SDP sebelumnya telah siap-siap menunggu kehadiran mereka. Sambil menunggu yang lain, penyelenggara kemudian mengarahkan semua peserta yang sudah ada di tempat agar segera memasuki ruangan, tepatnya di lantai dua.
Pembukan pertama kali di ambil alih oleh Syamsurijal Ad’han sebagai ketua Program Officer SDP, menurutnya, in class ini diawali dengan proses matrikulasi, dimana fasilitator dan narasumber memperkenalkan orientasi dan tujuan Sekolah Demokrasi dan kontrak belajar yang harus diketahui oleh setiap peserta.
Untuk orientasi dan tujuan Sekolah Demokrasi, Krisnayana (narasumber) dari Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta membawakan materi “Demokrasi dan civil Society” dan dimoderatori oleh fasilitator M. Basri. Dalam materinya, ia mengatakan demokrasi adalah pilihan. Banyak negera telah memilih demokrasi sebagai cara untuk menyusun hubungan masyarakat dengan pemerintah. Tapi perlu kita belajar apa itu demokrasi. Demokrasi ada dua, yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi subtansial. Demokrasi prosedural adalah demokrasi yang di dalamnya punya aturan main yang harus disepakati, seperti pemilu, lembaga-lembaga negara, undang-undang, dan lain sebagainya. Sedangkan demokrasi subtansial lebih bicara soal kualitas hidup manusia, seperti persamaan hak, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan.
“Persoalannya kemudian, proses pembangunan yang berjalan selama ini hanya bersifat botton up yaitu dari atas ke bawah, bukannya dari bawah ke atas. Pembangunan juga terlihat hanya pada tataran fisik saja, seperti pembangunan jalan, mall, dan lain-lain. Bukan manusianya yang dibangun sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi demokrasi kita hanya berjalan pada tataran prosedural bukan subtansial,” tegasnya.
Setelah Krisnayana yang juga dosen ilmu statistik di Institut Teknologi Surabaya (ITS) memaparkan materinya selama 2 jam lebih, peserta kemudian istirahat dan sambil makan siang. Di waktu istirahat tersebut, Mandat mewawancarai Aco N. Paranrangi, salah satu peserta SDP. Ia mengatakan, di lingkungan seperti ini banyak hal yang kita dapatkan dan itu tidak didapatkan di bangku sekolah. Sedangkan harapan kami, semoga sekolah ini bisa berdampak secara pribadi dan ilmu yang didapatkan di sini bisa diterapkan langsung di msyarakat.
Pukul 13. 00 siang, materi belajar kembali dilanjutkan. Fasilitator kali ini diisi oleh Bahtiar MA Saleh dan M. Nawir. Pada sesi ini, fasilitator menjelaskan tujuan in class yang di antaranya, Pertama, perkenalan antara seluruh peserta yang terlibat dalam proses Sekolah Demokrasi. Kedua, menyusun harapan yaitu tersusunnya harapan dan kesepakatan atau aturan main dalam proses belajar. Ketiga, kontrak belajar yaitu peserta memahami prinsip-prinsip Pendidikan Orang Dewasa (POD). Keempat, Studium General: Sekolah Demokrasi dan pengembangan demokrasi kontekstual yaitu adanya pemahaman awal peserta tentang makna demokrasi kontekstual yang di usung oleh Sekolah Demokrasi. Kelima, review, evaluasi proses harian.
Pada poin pertama, fasilitator memandu acara agar bagaimana peserta saling kenal mengenal dengan cara setiap peserta menyebut lima orang nama temannya, lalu kemudian peserta yang disebut namanya langsung menulis namanya di atas kertas yang telah dibagikan oleh penyelenggara. Kertas yang bertuliskan nama tersebut kemudian dijadikan sebagai papan nama untuk di pasang di depan meja masing-masing.
Fasilitator juga memperkenalkan para penyelenggara SDP dan para fasilitator sendiri. Fasilitator tetap di antaranya, Pahir Halim, M. Nawir, Bahtiar MA Saleh, Basri, dan Almujahid Akmal. Setelah proses perkenalan, peserta yang berjumlah 35 orang kemudian dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yang masing-masing kelompok di dalamnya terdiri dari lima peserta. Setelah itu, peserta memilih siapa yang akan menjadi ketua kelas. Dipilihlah salah satu peserta dari mereka, yaitu H. Muh. Zain, yang juga Kepala Desa.
Di akhir pertemuan, setiap kelompok akan mereview hasil materi yang telah mereka dapatkan dari Krisnayana tentang Demokrasi dan Civil Society. Perwakilan masing-masing kelompok memaparkannya di atas forum. Setelah semuanya selesai dan waktu juga telah menunjukkan pukul 16. 00 sore. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, peserta berdoa bersama-sama.
Minggu, hari kedua in class pada waktu yang sama, para peserta kembali mengikuti sekolah, mulai dari pukul 09. 00 sampai pukul 16. 00 sore. Peserta tetap duduk berdampingan dengan kelompaknya masing-masing. Sebelum mereview hasil materi yang diterima kemarin, peserta juga membaca doa bersama-sama dan doa dipimpin oleh Aco N. Paranrangi. Fasilitator kemudian mempersilahkan Aco, panggilan akrabnya ke depan, untuk mereview materi yang didapatkan. Menurut Aco dalam reviewnya, Pangkep kurang peningkatan. Indikasinya, keterwakilan kita di DPR sangat kurang. masyarakat juga belum menyadari arti demokrasi sebenarnya. Demokrasi hanya dapat dilihat sebagai pilkada kemarin dan itu memberikan pendidikan demokrasi yang sangat salah. Untuk selanjutnya, layanan publik. Ada indikasi kenapa sangat ngambang. Beda di Surabaya sangat tinggi, bahkan naik karena pelayanan publik yang sangat minim. Saya ambil contoh di wilayah kepulauan, bupati hanya melakukan pembangunan secara fisik. Tapi tidak melakukan pengembangan SDM.
Setelah itu, Almujahid Akmal selaku Fasilitator mempersilahkan narasumber A.S Kambie untuk membawakan materi dengan judul “Pengembangan Demokrasi Kontekstual di Kabupaten Pangkep”. Dalam materinya, A.S Kambie yang juga sebagai Redaktur Politik di harian Tribun Timur Makassar, banyak menyoal tentang sejarah dan kearifan lokal Kabupaten Pangkep. Menurutnya, Pangkep sejak tahun 1200 sudah ada kerajaan besar, yaitu kerajaan Siang di Bungoro. Pernah ada sejarawan menulis bahwa pada masa keemasan, di Siang sudah ada 40.000 ribu orang. Paris itu masih belasan ribu waktu itu.
Lebih jauh ia mengatakan, Pangkep sejak dulu adalah kawasan terbuka. Pulau-pulau di Pangkep merupakan arena interaksi antar peradaban karena disitulah kapal-kapal asing dan kapal dari daerah lain berlabu. Hal senada juga diungkapkan Aco (peserta) bahwa berdasarkan cerita lisan masyarakat pulau Kalmas, pulau itu sudah kedatangan kapal-kapal Potugis dan kapal-kapal dari daerah Mandar. Makanya pulau itu mayoritas etnis Mandar. Keterbukaan tersebut membuktikan kalau daerah pulau lebih duluan terbuka dibandingkan dengan daratan. Misalnya, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhamdiyah pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat pulau.
“Keberadaan etnis Mandar, Bugis, Makassar, dan komunitas bissu mengindikasikan kalau Pangkep adalah kawasan terbuka terhadap pluralitas kehidupan. Pluralitas etnis, agama, dan tradisi merupan modal sosial dan kultur (social and culture capital) yang pernah mengakar kuat di masyarakat”, ujarnya.
Saat materi break, Mandat mewawancarai Nur Fitri, salah satu peserta yang juga masih mahasiswa. Menurutnya, senang dan seru selama mengikuti proses belajar in class ini karena di sini kita banyak kenal teman-teman yang belum pernah kita tahu dan yang paling penting banyak ilmu pengetahuan kita dapat di SDP meskipun baru dua kali masuk.
“Saya berharap, semoga SDP ini bisa melahirkan bibit-bibit yang berpotensi, memahami konsep demokrasi yang sebenarnya agar supaya bisa diterapkan di masyarakat”, tegasnya.
Seperti di hari pertama, sehabis istirahat peserta kembali duduk dan mengambil posisinya masing-masing. Pada sesi kedua tersebut, fasilitator kembali mengambil alih forum sampai selesai.(SAR)
0 Komentar :
Isi Komentar :
Pengunjung hari ini : 33 
Total pengunjung : 39936 
Pengunjung Online: 6